Selain penyaluran bantuan, rapat koordinasi juga membahas penanganan hunian bagi warga terdampak bencana.

Tito meminta Pemda melakukan pendataan kerusakan pada rumah warga sembari menunggu kondisi di lapangan semakin stabil.

Pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan dan pembangunan kembali rumah warga.

Tito meminta proses verifikasi dilakukan secara berlapis agar data kerusakan akurat dan bantuan tepat sasaran.

Validasi juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam klasifikasi tingkat kerusakan rumah.

Setelah data dinyatakan valid, pemerintah akan menentukan bentuk bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan.

Bagi rumah dengan kerusakan ringan diberikan bantuan 15 juta dan tingkat sedang mendapatkan 30 juta.

Sementara itu, untuk kategori rusak berat diberikan bantuan sebesar 70 juta rupiah.

Untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, pembangunan dapat dilakukan di lokasi semula atau in situ.

Apabila kondisi lahan tidak memungkinkan, pemerintah akan menyiapkan pembangunan hunian di kawasan relokasi baru.

Forum yang sama turut membahas perkembangan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Pemerintah menyiapkan skema pembangunan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian PKP.

Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pemerintah juga menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna mempercepat proses lelang.