Sebanyak 1.900 pegawai di lingkungan Kementerian Sosial diduga kuat terlibat dalam aktivitas judi online.

Temuan ini berasal dari data resmi laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

Pegawai yang terindikasi tersebut tersebar di berbagai unit kerja termasuk Sekretariat Jenderal.

Selain itu, indikasi serupa juga ditemukan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial serta Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Temuan dari PPATK ini turut mencakup jajaran pegawai yang bertugas di Inspektorat Jenderal.

Sisa pegawai lainnya yang masuk dalam daftar temuan bertugas di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan tanggapan tegas terhadap laporan tersebut.

Ia menegaskan bahwa setiap pegawai yang terbukti terlibat akan menghadapi sanksi disiplin aparatur sipil negara.

Pemberian sanksi akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat ringan hingga berat.

Keputusan sanksi akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta proses klarifikasi yang mendalam.

Gus Ipul meminta kepada seluruh jajaran kementerian agar menjauhi praktik judi online secara total.

Sebagian dari ribuan pegawai yang terindikasi telah menjalani proses klarifikasi langsung.

Hasil klarifikasi menunjukkan lebih dari 70 persen pegawai mengakui pernah mengikuti judi online.

Kategori keterlibatan tersebut beragam mulai dari sekadar coba-coba hingga tingkat kecanduan.

Ada pula pegawai yang mengaku perangkat selulernya dimanfaatkan oleh anggota keluarga mereka.

Seluruh alasan dan kondisi tersebut saat ini sedang ditelusuri untuk memastikan kebenarannya.

Gus Ipul mengingatkan bahwa judi online dapat memicu persoalan kompleks dalam kehidupan.

Dampak buruknya tidak hanya merusak kinerja pegawai tetapi juga mengganggu keharmonisan keluarga.

Selain itu, praktik terlarang ini berpotensi menimbulkan masalah utang piutang di kemudian hari.

Proses verifikasi data dan audit keuangan ditargetkan rampung pada akhir September 2026.

Oknum pegawai yang terbukti menyalahgunakan uang kementerian terancam sanksi pemecatan tidak hormat.

Penyalahgunaan dana instansi untuk judi online dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat.