Pemerintah China diprediksi tidak akan mematuhi ancaman sanksi sekunder Amerika Serikat terhadap negara mitra dagang Iran.

Sikap tersebut berpotensi kembali memanaskan hubungan antara Washington dan Beijing serta membuka risiko perang dagang berskala besar.

Analis Keamanan Nasional Alex Plitsas menyebut pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyiapkan sanksi tambahan untuk menekan perekonomian Iran.

Langkah tersebut ditujukan untuk memutus jalur ekonomi Iran sekaligus mendorong Teheran kembali hadir ke meja perundingan.

Namun, rencana tersebut menghadapi potensi penolakan keras dari China akibat tingginya ketergantungan pasokan energi.

Ketergantungan Beijing terhadap pasokan minyak dan gas dari Iran membuat negara tersebut berpotensi mengabaikan sanksi sepihak.

Jika China menolak langkah tersebut, hubungan kedua negara berisiko semakin menjauh dan memicu konflik perdagangan lanjutan.

Perselisihan itu dapat berkembang menjadi aksi saling balas yang berdampak langsung pada pasokan mineral kritis dari China.

Tekanan berupa blokade dan sanksi ekonomi dari Washington sebelumnya telah memukul perekonomian Iran dengan lonjakan inflasi.

Kendati demikian, pemerintah Iran sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda menyerah di tengah tekanan ekonomi yang berat.

Iran justru merespons tekanan tersebut dengan meningkatkan eskalasi melalui serangan terhadap sejumlah kapal di Selat Hormuz.

Plitsas juga memperingatkan potensi serangan balasan Iran terhadap infrastruktur minyak dan gas di kawasan Timur Tengah.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf menyuarakan kekhawatiran ancaman krisis pangan.

Namun, keputusan strategis terkait respons keamanan tidak sepenuhnya berada di tangan otoritas sipil pemerintahan setempat.

Keputusan akhir mengenai respons geopolitik Iran dikendalikan oleh Korps Garda Revolusi Islam bersama para pemimpin keamanan.

Situasi tersebut memperbesar tekanan terhadap Teheran sekaligus membuka ruang ketegangan baru antara Washington dan Beijing.