Badan Pusat Statistik dengan tegas membantah tudingan miring terkait penentuan desil keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Lembaga tersebut menepis anggapan bahwa sistem pemeringkatan ini sengaja diatur guna mengurangi jumlah penerima bantuan sosial pemerintah.

Isu tersebut mencuat setelah sebagian masyarakat mendapati diri mereka berada di desil yang relatif tinggi meski tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

Kondisi ini memicu dugaan bahwa penempatan posisi kesejahteraan dinaikkan agar angka kemiskinan nasional terlihat menurun secara instan.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Nashrul Wajdi, menyatakan bahwa pandangan itu sama sekali tidak benar.

Ia menjelaskan bahwa desil dan tingkat kemiskinan merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda dari segi metode perhitungannya.

Sistem desil menunjukkan posisi kesejahteraan relatif suatu keluarga dibanding keluarga lainnya, bukan label mutlak kaya atau miskin.

Dalam pembagian tersebut, kelompok desil 1 hingga desil 10 akan selalu terisi sekitar 10 persen dari total keseluruhan penduduk.

Nashrul menegaskan bahwa rekayasa menaikkan desil tidak mungkin dilakukan untuk menekan angka kemiskinan karena keduanya tidak berkaitan.

Ketidaksesuaian data di lapangan dapat terjadi apabila informasi yang tersimpan di dalam sistem belum sepenuhnya dimutakhirkan.

BPS mencatat bahwa pembaruan data DTSEN terus dilakukan secara berkala dan terbuka untuk menerima masukan langsung dari masyarakat.

Hingga Juli 2026, persentase data yang telah diperbarui mencapai 30 persen dari total keseluruhan basis data yang tersedia.

Sementara itu, penghitungan tingkat kemiskinan diukur menggunakan garis kemiskinan berdasarkan nilai pengeluaran minimum kebutuhan dasar.