Kenaikan harga beras di berbagai pasaran saat ini secara terbuka telah diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari minimnya produksi padi akibat musim kemarau kering yang melanda sejumlah wilayah.

Musim paceklik yang berkepanjangan membuat pasokan beras berkurang secara drastis di tingkat petani.

Berdasarkan mekanisme hukum pasar, berkurangnya ketersediaan barang di saat kebutuhan tetap tinggi langsung mendorong lonjakan harga.

Kenaikan harga berkisar antara Rp100 hingga Rp200 yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Situasi ini berbeda jauh dari tahun sebelumnya ketika Indonesia mengalami kemarau basah yang masih menyisakan curah hujan hingga akhir tahun.

Pemerintah lantas mengambil langkah antisipasi dengan menambah alokasi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebesar 1 juta ton.

Beras bersubsidi tersebut dijadwalkan untuk digelontorkan secara masif ke pasaran sepanjang periode Oktober hingga Desember 2026.

Tambahan pasokan ini diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga beras medium di pasaran agar tetap stabil.

Pemerintah menargetkan beras SPHP bersubsidi itu dapat dijual kepada masyarakat dengan kisaran harga Rp12 ribu hingga Rp12.500 per kg.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa alokasi tambahan tersebut bahkan melampaui usulan awal lembaganya.

Sebelumnya, Perum Bulog hanya mengajukan tambahan sekitar 400 ribu ton guna memenuhi stok gudang hingga penghujung tahun.

Selain menambah alokasi SPHP, pemerintah juga memutuskan untuk merapel penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat penerima manfaat.

Bantuan untuk desil 1 hingga desil 4 yang menjangkau lebih dari 33 juta jiwa akan diserahkan sekaligus sebanyak 30 kg.

Kebijakan tersebut mengubah skema sebelumnya yang menyalurkan bantuan secara bertahap sebanyak 10 kg setiap bulannya.

Total beras yang disalurkan melalui skema perapan bantuan pangan ini diperkirakan mencapai sekitar 900 ribu ton hingga hampir 1 juta ton.