Langkah tegas diambil oleh PT Pertamina Patra Niaga terhadap ribuan kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Perusahaan mengajukan pemblokiran untuk sekitar 5.000 nomor polisi yang diduga berulang kali membeli bahan bakar minyak bersubsidi.

Kebijakan ini bertujuan menjaga agar distribusi energi tersebut bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyatakan pengawasan memerlukan sinergi.

Sinergi tersebut melibatkan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum di berbagai wilayah operasional.

Pengawasan di lapangan dilakukan lewat pemeriksaan langsung serta pemanfaatan sistem digital untuk mendeteksi pelanggaran.

Sebelumnya, tim gabungan juga sempat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU yang berlokasi di Kota Padang.

Pemantauan tersebut mencakup pengecekan proses penyaluran, kesesuaian transaksi, hingga penggunaan QR Code.

Hasil pemantauan memperlihatkan bahwa operasional serta pelayanan umum di SPBU yang diperiksa berjalan dalam kondisi normal.

Kendati demikian, tim menemukan indikasi kendaraan bernomor polisi tidak sesuai saat hendak melakukan pengisian bahan bakar.

Pihak SPBU dengan tegas langsung menolak untuk melayani kendaraan yang menunjukkan indikasi pelanggaran tersebut.

Sales Area Retail Sumatera Barat bahkan telah menerbitkan sebanyak 31 sanksi sepanjang tahun 2026 ini.

Bentuk sanksi tersebut bervariasi mulai dari pembinaan hingga penghentian pasokan sementara bagi lembaga penyalur.

Selain sanksi lembaga penyalur, permintaan penghapusan data diajukan untuk ribuan nomor polisi dengan pola transaksi tidak wajar.

Setiap temuan pelanggaran dipastikan bakal ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Pertamina menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi di lapangan.

Praktik curang semacam itu dinilai dapat merugikan hak masyarakat luas yang seharusnya menerima manfaat.

Pengembangan pengawasan berbasis data dan digital terus digenjot guna meningkatkan akurasi transparansi penyaluran.