Tim Advokasi untuk Demokrasi secara tegas mengecam putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Putusan tersebut meringankan hukuman para terdakwa militer yang melakukan serangan air keras terhadap Andrie Yunus.

Perwakilan TAUD, Fadhil Alfathan, menyatakan bahwa vonis tersebut menunjukkan hari ini serangan air keras dibalas dengan impunitas.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di depan Mahkamah Agung pada hari Senin.

Berdasarkan vonis banding perkara Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026, Sersan Dua Edi Sudarko dihukum 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Sementara itu, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun.

Majelis hakim dalam putusan banding turut membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap Edi dan Budhi.

Pertimbangan pembatalan mencakup hasil pemeriksaan psikologi, status bukan residivis, pengakuan perbuatan, dan kondisi keluarga.

Terdakwa ketiga, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, mendapatkan vonis 2 tahun penjara atas keterlibatannya.

Adapun terdakwa keempat, Letnan Satu Sami Lakka, dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

TAUD menilai putusan banding tersebut sama sekali tidak menghadirkan keadilan bagi korban kekerasan.

Keputusan itu dinilai memperkuat praktik impunitas serta memberi kesan bahwa anggota militer memperoleh perlakuan eksklusif.

Selain itu, TAUD menyoroti masih ada lebih dari 16 orang tidak dikenal yang diduga terlibat dan belum diproses hukum.

Serangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada tanggal 12 Maret 2026 di tengah upaya hukum yang dilakukannya.

Saat itu, korban tengah menggugat Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi.

Perwakilan TAUD, Jane Rosalina, berpandangan bahwa insiden tersebut merupakan bagian dari pola penyerangan terhadap aktivis.

Koalisi masyarakat sipil menuntut agar kasus ini diusut secara tuntas hingga menemukan aktor intelektual di baliknya.