Proses pemulihan wilayah terdampak bencana di berbagai daerah dinilai tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata.

Kalangan akademisi mengingatkan bahwa pemulihan yang utuh harus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Keberhasilan penanganan darurat tidak cukup diukur dari seberapa banyak rumah atau infrastruktur jalan yang telah selesai diperbaiki.

Pandangan tersebut mengemuka menyusul rangkaian peninjauan lapangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap titik-titik pemulihan.

Langkah peninjauan langsung di sejumlah wilayah Sumatera Utara dinilai menjadi landasan penting untuk melihat progres di lapangan.

Di beberapa lokasi, pembangunan hunian tetap dan permanen dilaporkan terus dikebut untuk warga yang berada dalam masa transisi.

Namun, penyediaan tempat tinggal baru tersebut harus dibarengi dengan pemulihan sektor pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi.

Warga memerlukan akses layanan dasar yang memadai seperti air bersih, sanitasi, aliran listrik, sekolah, serta fasilitas kesehatan.

Apabila rumah selesai dibangun tetapi warga kehilangan sumber pencaharian, maka proses pemulihan dinilai belum tuntas secara substansial.

Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk memperkuat kolaborasi agar seluruh kendala di masa transisi dapat segera tertangani.

Para pejabat daerah diminta untuk aktif turun ke lapangan guna mengecek langsung berbagai kebutuhan mendesak yang masih kurang.

Setiap persoalan warga perlu segera diidentifikasi dan dikoordinasikan secara cepat agar tidak membuat masyarakat menunggu terlalu lama.