Organisasi Peradi Profesional menyampaikan harapan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak menjadi ancaman bagi masyarakat luas.

Mereka mewanti-wanti supaya aturan tersebut tidak membuka ruang untuk merampas harta yang didapatkan secara sah.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat audiensi lanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR pada Senin, 7 September 2026.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar, menyatakan bahwa negara wajib kuat dalam menghadapi pelaku kejahatan.

Namun, ia menegaskan bahwa negara juga harus kuat dalam melindungi hak-hak rakyatnya.

Jangan sampai semangat merampas aset hasil kejahatan justru membuka celah perampasan terhadap harta yang diperoleh secara sah.

Menurut Harris, mekanisme perampasan aset yang tidak bergantung pada putusan pidana harus memiliki batasan jelas.

Pengawasan dari pengadilan juga harus kuat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan di kemudian hari.

Ia mewanti-wanti agar seseorang tidak serta-merta diposisikan bersalah hanya karena tidak mampu menjelaskan asal-usul hartanya.

Aparat penegak hukum tetap harus mempunyai dasar, bukti awal, serta hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Harris berpendapat bahwa aturan tersebut tidak boleh dibangun dengan memakai logika rampas terlebih dahulu.

Pendekatan semacam itu berpotensi menggeser prinsip fundamental negara hukum yang berlaku.

Ia mengingatkan agar RUU tersebut tidak menjadi instrumen untuk menekan lawan politik atau pelaku usaha.

Oleh karena itu, Peradi Profesional mendorong DPR untuk memperkuat mekanisme check and balances.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, berjanji bahwa aturan ini tidak akan menjadi alat kekuasaan setelah resmi disahkan.

Pihaknya mengaku selalu berpikir sebagai rakyat biasa saat merumuskan undang-undang tersebut.