Sebuah kebijakan baru resmi diberlakukan untuk melarang penggunaan jilbab di lingkungan sekolah.

Aturan tersebut menyasar siswi yang berusia di bawah 14 tahun di seluruh sekolah.

Kebijakan ini mencakup penutup kepala bagi umat Muslim seperti hijab maupun burka.

Pemerintah setempat menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi anak-anak.

Penutup kepala itu dianggap sebagai simbol penindasan sejak usia dini.

Koalisi pemerintah menilai kebijakan ini sebagai wujud komitmen terhadap kesetaraan gender.

Namun, aturan baru ini langsung memicu penolakan keras dari kelompok minoritas Muslim.

Komunitas Islam setempat menyatakan aturan tersebut membatasi kebebasan beragama.

Organisasi keagamaan berencana mendukung keluarga terdampak untuk mengajukan gugatan.

Para guru diwajibkan menegakkan aturan lewat dialog bersama siswa serta wali murid.

Pelanggaran berulang akan melibatkan layanan perlindungan anak dan denda bagi wali.

Respons Oposisi dan Perbandingan Kebijakan

Politisi Partai Hijau, Sigi Maurer, mengkritik Menteri Pendidikan Christoph Wiederkehr karena dianggap melimpahkan peran penegak aturan dan menambah beban bagi para pengajar di sekolah.

Sementara itu, partai oposisi sayap kanan Freedom Party justru menilai regulasi tersebut masih kurang tegas dan mendesak adanya pelarangan menyeluruh bagi seluruh siswa serta guru.

Jika dibandingkan dengan Prancis yang melarang seluruh simbol keagamaan mencolok seperti kippa dan salib besar di sekolah, undang-undang baru di Austria ini secara khusus menyasar penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan Muslim.