Langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam menghadapi polemik dokumen pendidikan kembali menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Pegiat politik Arif Wicaksono menilai persoalan tersebut sebenarnya bisa selesai lebih cepat jika dokumen yang diperdebatkan ditunjukkan langsung kepada publik.

Keterbukaan semacam itu dianggap mampu memutus perdebatan panjang yang selama ini terus berkembang di tengah masyarakat.

Sorotan tersebut bukan berarti mengarah pada dukungan terhadap pihak yang meragukan keaslian dokumen pendidikan tersebut.

Arif justru mempertanyakan pilihan penyelesaian yang ditempuh oleh mantan presiden ketika perkara ini dibawa ke ranah pidana.

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara membuktikan keaslian dokumen lewat proses hukum dengan menjawab pertanyaan publik melalui keterbukaan.

Ketika dokumen yang dipersoalkan tetap disimpan untuk forum pengadilan, ruang spekulasi publik dinilai akan terus terbuka lebar.

Pihak kepolisian serta institusi pendidikan sebelumnya telah menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah asli.

Namun, di sisi lain, fisik ijazah tetap disimpan rapat dan belum pernah diperlihatkan secara langsung di hadapan umum.

Di sisi lain, Jokowi sendiri menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan seluruh dokumen pendidikan apabila diperlukan dalam persidangan pokok perkara.

Ia menantang pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazahnya untuk membawa seluruh bukti sahih ke persidangan tersebut.

Mantan kepala negara ini menegaskan bahwa dirinya siap hadir langsung di persidangan untuk menuntaskan masalah ini.

Ia bahkan memastikan akan membawa dokumen pendidikan lengkap mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.