Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor masih berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat melunasi tunggakan pajak.

Besaran keringanan yang diberikan tidak seragam di setiap wilayah.

Sejumlah daerah menghapus denda keterlambatan dan memberikan pengurangan pokok.

Daftar Wilayah Pelaksana

Kalimantan Selatan masih menjalankan program pemutihan pajak kendaraan hingga 30 September 2026.

Pemilik kendaraan di sana mendapatkan diskon pokok PKB motor pribadi sebesar 24 persen.

Selain itu, terdapat diskon pokok BBNKB sebesar 37,5 persen.

Nusa Tenggara Barat juga menggelar program serupa melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 6 Tahun 2026.

Seluruh denda keterlambatan pembayaran PKB di daerah tersebut dihapus.

Tunggakan pajak yang berusia lebih dari lima tahun turut diputihkan.

Kepulauan Riau mengadakan program pemutihan pajak bermotor hingga 30 September 2026.

Program di Kepri meliputi pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor secara total.

Yogyakarta turut memberlakukan pembebasan denda pajak kendaraan pada periode Agustus hingga September 2026.

Sulawesi Barat memberikan pemutihan bebas denda untuk jatuh tempo 2025 ke bawah.

Jawa Tengah menawarkan diskon Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5 persen.

Relaksasi di Jawa Tengah ini berlaku mulai Februari hingga akhir Desember 2026.

Papua Barat menggelar program pemutihan yang berlaku hingga 31 Oktober 2026.

Bengkulu memperpanjang program pemutihan PKB dan diskon mutasi masuk hingga 30 September 2026.

Sumatera Utara memberikan diskon denda pajak kendaraan hingga 57 persen.

Bali memberikan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 8 persen hingga 9 persen.

Kebijakan di Bali tersebut dijadwalkan berakhir pada akhir tahun 2026.