Pemerintah pusat memberikan lampu hijau bagi aparatur sipil negara di daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menjalankan tugas kedinasan dari rumah.

Kebijakan work from home tersebut dapat segera diambil oleh masing-masing kepala daerah apabila situasi wilayahnya sudah memasuki status darurat bencana.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penyesuaian sistem kerja ini bertujuan untuk melindungi kesehatan serta keselamatan para pegawai pemerintahan.

Meski demikian, penentuan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan dan kesehatan di wilayah kerja masing-masing instansi.

Kementerian Dalam Negeri tercatat terus menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pemerintah provinsi seperti Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan telah mengeluarkan imbauan resmi kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk menyesuaikan aktivitas perkantoran dengan situasi terkini.

Respons penyesuaian aktivitas ini tidak hanya menyangkut sektor perkantoran pemerintahan, tetapi juga mencakup layanan publik serta kegiatan belajar mengajar masyarakat.

Penerapan work from home dapat dilakukan secara bertahap mulai dari persentase tertentu tergantung pada tingkat risiko yang dihadapi oleh suatu daerah.

Porsi bekerja dari rumah bahkan bisa mencapai 75 persen hingga 80 persen apabila kondisi erupsi dinilai semakin membahayakan keselamatan warga.

Kendati demikian, sektor pelayanan publik yang bersifat esensial dipastikan harus tetap berjalan secara normal agar kebutuhan masyarakat tidak sampai terganggu.

Sektor esensial yang harus tetap beroperasi secara langsung meliputi bidang kesehatan, layanan pemadam kebakaran, serta unit penanganan masalah kelistrikan.

Sebaliknya, pegawai yang tugas administrasinya tidak berdampak langsung pada pelayanan masyarakat dapat lebih banyak menjalankan tugasnya dari kediaman masing-masing.

Seluruh jajaran kepala daerah juga diingatkan agar senantiasa memantau perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau secara berkala setiap hari.

Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas instansi bersama PVMBG, BMKG, serta BNPB guna memetakan tingkat kerawanan wilayah.

Langkah komunikasi berkelanjutan ini dinilai krusial untuk mengukur potensi bahaya erupsi terhadap keselamatan publik dan kelancaran administrasi.