Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengambil langkah tegas dalam menghadapi potensi gangguan alam.

Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akan diberlakukan bagi seluruh pelajar.

Aturan baru tersebut mulai efektif diterapkan pada hari Senin tanggal 7 September 2026.

Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk melindungi seluruh warga sekolah dari risiko paparan abu vulkanik.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan bahwa abu vulkanik mengandung partikel pecahan batuan.

Material tersebut bisa terbawa oleh hembusan angin dan berpotensi membahayakan sistem pernapasan.

Risiko kesehatan ini menjadi pertimbangan utama keselamatan para siswa di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, pelaksanaan metode belajar jarak jauh ini juga memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi.

Pihak dinas pendidikan berkomitmen melakukan pendampingan intensif selama proses belajar berlangsung.

Pemantauan berkala dilakukan guna mengatasi berbagai kendala teknis yang mungkin muncul di lapangan.

Seluruh satuan pendidikan dari tingkat PAUD hingga tingkat menengah wajib mengikuti aturan tersebut.

Cakupan kebijakan ini berlaku luas bagi sekolah negeri maupun swasta di wilayah DKI Jakarta.

Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang memicu sebaran material berbahaya membuat pemerintah daerah bergerak cepat.

Pemantauan dan pendampingan terus disiapkan untuk memberikan alternatif solusi bila terjadi kendala teknis di tengah penerapan sistem jarak jauh ini.

Kebijakan tersebut mencakup seluruh jenjang mulai dari PAUD, SKB atau PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, hingga SMK tanpa terkecuali.

Baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta di seluruh wilayah ibu kota wajib mematuhi ketentuan darurat kesehatan ini.