8 Negara Kecam Keras Wacana Pemindahan Paksa Penduduk Gaza oleh Pejabat Israel
Sebanyak delapan negara secara serentak melancarkan kecaman keras terhadap pernyataan sejumlah menteri Israel yang membahas pemindahan penduduk dari Jalur Gaza.
Pernyataan bersama tersebut disampaikan oleh para menteri luar negeri dari delapan negara pada hari Minggu.
Para menteri menyoroti komentar provokatif dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir serta Menteri Pertahanan Israel Katz.
Mereka menilai usulan dan rencana mekanismenya bertujuan untuk menyingkirkan warga Palestina secara paksa dari tanah mereka.
Pelanggaran Hukum Internasional
Seluruh menteri menegaskan bahwa gagasan tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum humaniter secara terang-terangan.
Langkah itu juga dipandang sebagai ancaman langsung terhadap hak-hak yang sah serta tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina.
Delegasi dari delapan negara menolak segala bentuk upaya untuk memindahkan warga Palestina, baik di dalam maupun di luar wilayah pendudukan.
Mereka memperingatkan agar wacana pemindahan paksa tidak diubah menjadi kebijakan resmi atau tindakan nyata di lapangan.
Desakan Solusi Dua Negara
Jalur Gaza ditegaskan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan.
Kesatuan wilayah antara Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, harus terus dijaga keutuhannya.
Para menteri sepakat bahwa perdamaian yang adil dan abadi hanya dapat dicapai melalui penerapan solusi dua negara.
Solusi tersebut mencakup pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Seruan untuk Dewan Keamanan PBB
Masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diminta untuk mengambil tanggung jawab penuh.
Lembaga global tersebut didesak agar bersikap tegas dalam menghadapi upaya perubahan realitas demografi maupun geografi di wilayah pendudukan.
Penghormatan penuh terhadap aturan hukum internasional menjadi hal mutlak yang harus ditegakkan demi keadilan.
Update Terbaru
Ariana Grande Terharu Raih Empat Nominasi Grammy Awards 2027
Rabu / 18-11-2026, 12:02 WIB
Kebijakan Shin Tae-yong untuk Shayne Pattynama Usai Bela Timnas
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Mekanisme Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Berdasar Regulasi Baru
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Pemain Muda Persija dan Persik Curi Perhatian John Herdman Saat TC
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Panduan Daftar Akun SSCASN 2026 dan Syarat Dokumennya
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB
Emiten Hary Tanoe Digugat Kreditur Asing, Pengadilan Tetapkan PKPU 43 Hari
Rabu / 18-11-2026, 11:57 WIB
Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menurut Pakar IPB
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Rutinitas skincare malam Viva untuk elastisitas kulit lansia
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Lesunya pasar lokal tekan kinerja manufaktur otomotif China tahun ini
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Artis Senior Inisial A Disebut Hard Gumay Diserang Orang Dekat, Netizen Ramai Menebak Sosoknya
Rabu / 18-11-2026, 11:53 WIB
Forkopimda Solid Jadi Syarat Utama Jaga Stabilitas Daerah Kata Mendagri
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Socialbread Hadirkan Tren Nostalgia Masa Putih Abu-Abu untuk Dewasa
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Pencuri Satroni Warung Epy Kusnandar, Begini Reaksi Santai Karina Ranau
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB






