Sebanyak delapan negara secara serentak melancarkan kecaman keras terhadap pernyataan sejumlah menteri Israel yang membahas pemindahan penduduk dari Jalur Gaza.

Pernyataan bersama tersebut disampaikan oleh para menteri luar negeri dari delapan negara pada hari Minggu.

Para menteri menyoroti komentar provokatif dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir serta Menteri Pertahanan Israel Katz.

Mereka menilai usulan dan rencana mekanismenya bertujuan untuk menyingkirkan warga Palestina secara paksa dari tanah mereka.

Pelanggaran Hukum Internasional

Seluruh menteri menegaskan bahwa gagasan tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum humaniter secara terang-terangan.

Langkah itu juga dipandang sebagai ancaman langsung terhadap hak-hak yang sah serta tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina.

Delegasi dari delapan negara menolak segala bentuk upaya untuk memindahkan warga Palestina, baik di dalam maupun di luar wilayah pendudukan.

Mereka memperingatkan agar wacana pemindahan paksa tidak diubah menjadi kebijakan resmi atau tindakan nyata di lapangan.

Desakan Solusi Dua Negara

Jalur Gaza ditegaskan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan.

Kesatuan wilayah antara Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, harus terus dijaga keutuhannya.

Para menteri sepakat bahwa perdamaian yang adil dan abadi hanya dapat dicapai melalui penerapan solusi dua negara.

Solusi tersebut mencakup pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Seruan untuk Dewan Keamanan PBB

Masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diminta untuk mengambil tanggung jawab penuh.

Lembaga global tersebut didesak agar bersikap tegas dalam menghadapi upaya perubahan realitas demografi maupun geografi di wilayah pendudukan.

Penghormatan penuh terhadap aturan hukum internasional menjadi hal mutlak yang harus ditegakkan demi keadilan.