Viral Video Intim Kepala Sekolah dan Guru SD di Pekalongan: Mutasi Diterapkan, Sanksi Tegas Masih Menanti
Langkah Taktis: Mutasi dan Penempatan Sementara
Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan tidak tinggal diam. Langkah pertama yang diambil adalah pemisahan kedua oknum ASN tersebut untuk mencegah terjadinya kontak lebih lanjut, meredam gejolak di lingkungan sekolah, serta melindungi proses belajar mengajar dari gangguan yang lebih besar.
Kholid merinci bahwa kepala sekolah yang merupakan pria tersebut telah dimutasi dan ditempatkan sementara di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. "Sekarang yang laki-laki, dia kepala sekolah, saya taruh di Dinas Pendidikan," ujarnya.
Sementara itu, guru perempuan yang juga berstatus ASN dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang lokasinya cukup jauh dari sekolah semula. Langkah ini diambil sebagai bentuk penanganan awal agar dinamika di sekolah terdampak tidak semakin rumit. Posisi kepala sekolah yang ditinggalkan pun telah diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) untuk menjamin keberlangsungan operasional dan kepemimpinan di sekolah tersebut tetap berjalan stabil.
Sanksi Administratif: Masih Menunggu Keputusan Pimpinan
Meski mutasi telah dilakukan, proses penanganan kasus ini belum berakhir. Kholid menegaskan bahwa mutasi hanyalah langkah administratif awal untuk memisahkan kedua belah pihak. Sanksi kepegawaian yang lebih berat, bersifat mengikat, dan sesuai dengan peraturan disiplin ASN masih menunggu keputusan dari pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintah daerah, dalam hal ini Plt Bupati Pekalongan.
"Pokoknya sudah kami tangani urusan ini. Yang guru juga sudah kami pindah dan posisinya sudah diganti," tegas Kholid.
Ia menambahkan bahwa laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran kode etik ini baru diterima oleh Dinas Pendidikan pada awal Agustus 2026. Sejak saat itu, pihaknya bergerak dengan sangat hati-hati mengingat status kedua pelaku sebagai ASN yang terikat oleh peraturan disiplin pegawai yang ketat. Setiap langkah harus didasarkan pada bukti yang valid agar proses hukum administratif berjalan adil dan transparan.
Update Terbaru
Pahlavi Minta Negara Barat Akhiri Kekuasaan Ayatollah di Iran
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Cara Menjaga Profesionalisme Saat Satu Kantor dengan Mantan
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Catatan Rekor Langka yang Bisa Disamai Marc Marquez di Portugal
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Bupati Kupang Minta Tunda Pemeriksaan Polisi karena Jadwal DPRD
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Beda Harga per Denominasi, Antam vs UBS di Pegadaian
Rabu / 18-11-2026, 12:41 WIB
Dosen TMK Ngaku Dirugikan Postingan Viral Donat Kunafa, Sebut Dirinya Juga Korban Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:41 WIB
Toyota Land Cruiser 300 Disulap Jadi Kendaraan Ekspedisi, Ground Clearance Naik 40 mm
Rabu / 18-11-2026, 12:37 WIB
Klarifikasi TMK usai Buat Anak Menangis: Borong Donat Kunafa Hanya Candaan, Klaim Sudah Berdamai
Rabu / 18-11-2026, 12:36 WIB
Agenda Global MSP 2026 Bali Pertemukan Pakar Bahas Tata Ruang
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Aset Pemerintah Belum Diasuransikan, OJK Ingatkan Risiko Beban APBN
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Chery J6T CSH Siap Meluncur Masuki Segmen SUV Medium Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Potongan Film Twilight Kembali Viral Kaitkan Robert Pattinson 007
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Alasan Tia Mariatul Kibtiah Batasi Kolom Komentar Terungkap, Akui Banyak yang Lakukan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:31 WIB






