Pengadilan Tinggi Militer menghapus sanksi pemecatan terhadap dua anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI yang menjadi terdakwa.

Para terdakwa merupakan pelaku kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Andrie Yunus.

Putusan banding tersebut mengubah vonis yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 10 Juni 2026.

Rincian Vonis Banding Para Terdakwa

Majelis hakim mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh para terdakwa dalam sidang nomor perkara 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026.

Sersan Dua Edi Sudarko dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.

Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono mendapatkan vonis pidana penjara selama 2 tahun.

Kapten Nandala Dwi Prasetyo dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Letnan Satu Sami Lakka divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Hakim pengadilan tinggi militer juga memerintahkan agar seluruh terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Perbedaan dengan Vonis Tingkat Pertama

Sebelumnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta memberikan hukuman 3 tahun penjara kepada Terdakwa I.

Terdakwa II sebelumnya divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.

Kedua prajurit tersebut bertindak sebagai eksekutor langsung dalam aksi penyiraman air keras.

Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada kedua eksekutor tersebut.

Sementara itu, Terdakwa III dan Terdakwa IV menerima hukuman yang lebih ringan karena pertimbangan kadar kesalahan.

Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai putusan banding tersebut menimbulkan ketidakjelasan hukum terkait status pidana tambahan.

Markas Besar TNI menyatakan menghormati independensi dan kewenangan hakim dalam memutus perkara di peradilan militer.