Kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk kosmetik yang beredar di Indonesia dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 mendatang.

Kendati demikian, survei yang dilakukan oleh Perkumpulan Perusahaan Kosmetika Indonesia menunjukkan fakta yang masih jauh dari target awal.

Hasil pendataan memperlihatkan bahwa baru 10 persen pelaku usaha kosmetik di tanah air yang mengantongi sertifikat halal untuk keseluruhan produk mereka.

Ketua Bidang Teknis Ilmiah PERKOSMI, Riva Dwitya Ahmad, memaparkan temuan tersebut dalam keterangannya di Jakarta Selatan pada Selasa, 1 Agustus.

Selain kelompok yang sudah sepenuhnya tersertifikasi, catatan organisasi mencatat masih ada berbagai kategori kesiapan lain di kalangan produsen.

Sekitar 40 persen pelaku industri kosmetik tercatat baru memiliki sertifikat halal untuk sebagian kecil lini produk yang mereka pasarkan.

Sementara itu, sisa 40 persen pelaku usaha lainnya sama sekali belum memiliki dokumen sertifikasi halal untuk produk yang mereka hasilkan.

PERKOSMI menjelaskan bahwa industri kosmetik domestik masih menghadapi sejumlah tantangan besar dalam memenuhi regulasi wajib halal tersebut.

Salah satu kendala utama yang kerap dikeluhkan oleh para produsen berkaitan erat dengan ketersediaan pasokan bahan baku di pasaran.

Sektor industri kosmetik di Indonesia hingga saat ini masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku yang didatangkan dari luar negeri.

Sayangnya, belum seluruh produsen bahan baku impor tersebut melengkapi produk mereka dengan dokumen sertifikasi halal yang dibutuhkan.

Kondisi itu membuat proses pengurusan sertifikasi halal untuk produk jadi yang hendak dipasarkan oleh pelaku usaha menjadi terhambat.