Sektor pariwisata bahari Indonesia menyimpan potensi besar melalui layanan kapal wisata, yacht, serta aktivitas penjelajahan antarpulau.

Namun, aspek keselamatan tetap memegang peran sentral dalam menentukan kenyamanan wisatawan sekaligus menjaga keberlangsungan industri secara keseluruhan.

Penguatan standar keselamatan ini didorong lewat kolaborasi strategis antara INSA, BKI, JRP, dan juga Indonesia Re.

Keempat pihak tersebut menandatangani Nota Kesepahaman terkait pengembangan skema penjaminan risiko terpadu di Benoa, Bali, pada 8 Agustus 2026.

Langkah tersebut merupakan bentuk penerapan konsep Strategic Risk Management pada sektor pariwisata bahari nasional.

Pendekatan ini secara langsung menghubungkan pengelolaan keselamatan teknis kapal dengan perlindungan terhadap potensi kerugian finansial.

Faktor keselamatan menjadi krusial sebab dampak dari sebuah insiden tidak hanya dirasakan oleh operator kapal itu sendiri.

Kecelakaan yang melibatkan wisatawan dapat dengan cepat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap destinasi wisata.

Oleh karena itu, risiko keselamatan dinilai wajib diidentifikasi serta dikendalikan sebelum insiden benar-benar terjadi di lapangan.

Nilai sebuah kapal wisata umumnya relatif besar apabila dibandingkan dengan skala usaha dari sebagian pemiliknya.

Kecelakaan serius berpotensi menimbulkan kerugian besar yang mampu menghentikan kegiatan operasional tanpa perlindungan finansial.

Direktur Utama Indonesia Re Robbi Yanuar Walid menyatakan bahwa kerja sama ini membangun sistem perlindungan risiko yang menyeluruh.

Kapabilitas nasional yang dirangkai secara tepat mampu menghadirkan solusi penjaminan risiko utuh bagi industri strategis.

Penguatan kapasitas penjaminan di dalam negeri juga berfungsi untuk menjaga kemandirian industri pariwisata nasional.

Indonesia Re hadir guna memastikan kapasitas penjaminan terus tumbuh sejalan dengan semangat kemandirian ekosistem.