Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pemeriksaan terhadap 26.247 pendaftar Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahap II Gelombang I.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.

"Supaya ini tidak terjadi redundant dan juga tidak salah sasaran sehingga kami melakukan rechecking kembali terhadap 26.247 mahasiswa atau siswa," ujarnya, Jumat (4/9).

Pemeriksaan ini dipicu oleh hasil pemadanan data yang menunjukkan sejumlah informasi perlu diklarifikasi oleh pendaftar.

Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain kepemilikan mobil roda empat, nilai PBB rumah di atas Rp1 miliar, dan adanya anggota keluarga berstatus ASN.

Pramono menegaskan akan melakukan verifikasi terhadap data-data tersebut.

Jika hasil verifikasi menunjukkan data pendaftar sesuai aturan, mereka akan masuk ke gelombang berikutnya.

"Saya prinsipnya adalah siapapun yang sekarang ini punya kemampuan kalau memang mampu ya dia harus menyelesaikan itu.

Tapi, bagi keluarga yang tidak mampu termasuk yang desil 1-5 gak mungkin kita keluarkan dari itu, jadi tetap diberikan kesempatan," jelasnya.

Secara keseluruhan, ada 661.209 murid yang akan menerima KJP pada Tahap II Gelombang I.

Selain itu, masih ada dua golongan pendaftar yang datanya sedang diverifikasi, salah satunya terkait kesesuaian dengan aturan.

Golongan kedua adalah 40.166 anak yang berhak menerima tetapi belum mengurus KJP.

Pramono memerintahkan Dinas Pendidikan untuk menyisir golongan tersebut agar mereka segera mendapatkan haknya.