Pemerintah Korea Selatan mengaku tengah meninjau sejumlah opsi untuk mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengiriman pasukan militer.

Pernyataan itu disampaikan kantor kepresidenan Korsel pada Jumat (4/9). Pejabat kepresidenan mengatakan belum ada keputusan yang diambil.

Menurut pejabat tersebut, pemerintah telah membahas berbagai cara untuk berkontribusi menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Opsi militer menjadi salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan.

Pejabat itu menambahkan bahwa negaranya harus mempertimbangkan prosedur hukum dalam negeri, kesiapan militer di Semenanjung Korea, dan persetujuan parlemen.

Laporan Media dan Diskusi dengan Sekutu

Beberapa media Korea Selatan, termasuk JTBC dan MBC, melaporkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan pengerahan aset militer sebelum akhir tahun ini.

Seoul akan meminta persetujuan parlemen untuk rencana tersebut pada bulan ini.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa opsi yang sedang dipertimbangkan mencakup pesawat patroli maritim, kapal pendukung logistik, serta unit pendeteksi dan pembersih ranjau.

Seoul juga telah mendiskusikan skala dan bentuk kontribusi potensial tersebut dengan negara-negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

Pejabat kepresidenan membantah anggapan bahwa Korea Selatan tidak memberikan bantuan terkait keamanan Selat Hormuz.

Menurutnya, Seoul telah lama berdiskusi dengan komunitas internasional mengenai bentuk kontribusi praktis di kawasan tersebut.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung kemungkinan akan membahas opsi terkait Selat Hormuz saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada pekan depan.

Menurut laporan Reuters, Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial pada Agustus lalu bahwa ia telah mengurangi skala latihan militer bersama AS dan Korea Selatan.