Wacana sanksi perdagangan Israel sebabkan silang pendapat di internal Uni Eropa
Negara-negara anggota Uni Eropa dilaporkan masih terpecah dalam menyikapi wacana pemberlakuan sanksi perdagangan terhadap Israel.
Perbedaan pendapat tersebut mengemuka di tengah meningkatnya aksi kekerasan oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina.
Kondisi itu terjadi di wilayah Tepi Barat yang saat ini sedang diduduki.
Irlandia bertindak sebagai tuan rumah pertemuan informal para menteri luar negeri Uni Eropa di Wicklow.
Agenda tersebut dilangsungkan pada hari Selasa dan Rabu dalam pekan ini.
Irlandia saat ini memegang peran sebagai pemegang presidensi Dewan Uni Eropa.
Berdasarkan laporan Al Jazeera, Irlandia dan Spanyol memimpin seruan untuk membatasi impor barang dari permukiman Israel.
Langkah pembatasan tersebut difokuskan pada wilayah Tepi Barat.
Usulan itu turut mendapatkan dukungan penuh dari Belgia dan Belanda.
Namun, kubu penolak datang dari Jerman, Austria, Ceko, dan Hongaria.
Keempat negara tersebut menilai sanksi terhadap permukiman dapat mengganggu jalur diplomatik.
Jalur diplomatik yang dimaksud adalah hubungan dengan pemerintah Israel.
Irlandia tercatat sebagai negara Uni Eropa pertama yang melarang impor barang dari permukiman Israel.
Negara tersebut juga telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada tahun 2024.
Irlandia terus melayangkan kritik terhadap perluasan permukiman Israel di Tepi Barat.
Selain itu, Irlandia mendorong Uni Eropa meninjau kembali Perjanjian Asosiasi.
Perjanjian yang ditandatangani pada 2000 itu menjadi dasar hubungan perdagangan kedua pihak.
Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar bagi Israel.
Nilai perdagangan barang antara kedua belah pihak mencapai hampir US$50 miliar.
Angka tersebut tercatat pada tahun lalu.
Aktivitas perdagangan kedua pihak juga terus menunjukkan peningkatan sejak 2023.
Ekspor Uni Eropa ke Israel naik dari hampir US$30 miliar.
Angka itu kemudian meningkat menjadi sekitar US$32 miliar pada 2025.
Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee, memberikan keterangan terkait situasi tersebut.
Ia menyatakan bahwa negara-negara Uni Eropa perlu mengambil sikap bersama.
Sikap bersama itu diperlukan dalam hal penghormatan terhadap hukum internasional.
McEntee berbicara kepada para wartawan usai pertemuan tersebut rampung.
Update Terbaru
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB






