"Saya juga heran kenapa di masa kepemimpinan Bupati Badung yang lama kok bisa berjalan pembangunan ini sampai warga Hindu dan desa adat sampai tidak punya ruang untuk Melasti. Ini kan keterlaluan," tutur Anggas dengan nada kecewa.

Menurutnya, pembiaran yang terjadi selama bertahun-tahun tersebut merupakan bentuk kegagalan tata kelola pemerintahan daerah yang seharusnya tidak boleh terulang lagi di masa mendatang. Ia berharap bahwa kepemimpinan saat ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, mampu belajar dari kesalahan masa lalu dan mengambil langkah-langkah korektif yang lebih tegas dan terukur.

Pelajaran Penting bagi Publik di Era Informasi Digital

Kasus viralnya kembali video "diam kamu" Gubernur Koster ini sejatinya menjadi cerminan dari tantangan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia di era informasi digital. Potongan konten yang dilepaskan dari konteks aslinya dapat dengan mudah membentuk opini publik yang keliru, memicu polarisasi, dan bahkan merusak tatanan sosial.

Oleh karena itu, para pengamat dan praktisi komunikasi publik terus mengimbau agar masyarakat membiasakan diri untuk melakukan cek dan ricek sebelum menyebarkan informasi. Memahami konteks secara utuh, mencari sumber berita yang kredibel, serta tidak mudah terpancing oleh judul-judul provokatif merupakan langkah-langkah sederhana namun sangat efektif untuk menangkal penyebaran hoaks dan disinformasi.

Pada akhirnya, persoalan penertiban bangunan liar di Bali adalah isu kompleks yang melibatkan banyak kepentingan, mulai dari aspek hukum, ekonomi, budaya, hingga lingkungan hidup. Menyelesaikannya tentu membutuhkan dialog yang konstruktif, bukan sekadar perdebatan sengit di kolom komentar media sosial yang dipicu oleh video berdurasi belasan detik. ***