"Jangan sampai nanti kita warga Bali, misalnya yang punya kewenangan di adat untuk melaksanakan upacara Melasti dan lain sebagainya, tidak mendapat tempat lagi. Bayangkan, pantai yang seharusnya menjadi ruang suci untuk ritual keagamaan justru dipenuhi oleh bangunan-bangunan komersial yang tidak berizin. Untuk itulah mulailah Pak Gubernur menertibkan bangunan-bangunan liar tersebut," tegas Anggas dengan nada serius.

Upacara Melasti, sebagai salah satu rangkaian penting menjelang Hari Raya Nyepi, memang membutuhkan akses langsung ke pantai atau sumber air laut. Tradisi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari filosofi Tri Hita Karana yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Ketika akses ke pantai terhalang oleh deretan bangunan liar, maka hak konstitusional masyarakat adat untuk menjalankan ibadah pun turut terancam.

Investasi Tetap Dibuka, Asal Taat Regulasi

Meski mendukung penuh langkah penertiban, Anggas menegaskan bahwa kebijakan tersebut sama sekali tidak berarti pemerintah Provinsi Bali menutup pintu bagi para investor, baik domestik maupun mancanegara. Ia memahami bahwa investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan warga Bali.

Namun, ia menekankan bahwa setiap bentuk investasi harus berjalan di atas koridor hukum yang berlaku. Aturan tata ruang, perizinan, dan regulasi daerah harus dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali.

"Investasi itu penting, lapangan kerja itu dibutuhkan. Tapi asalkan dia tidak melanggar regulasi, tidak melanggar tatanan desa adat, dan aturan dari Peraturan Daerah (Perda). Tetap itu harus menjadi regulasi dan perisai bagi kita semua," tandas Anggas.