Salah satu poin penting yang diangkat oleh FOMDA Kalbar adalah bukti nyata bahwa mereka tidak hanya sekadar berorasi di jalanan. Organisasi ini mengklaim telah turun tangan langsung membantu penanganan krisis dengan menjadi relawan pemadam karhutla.

Selain itu, mereka juga telah mendirikan posko bantuan bencana di sejumlah titik strategis, termasuk di Kabupaten Kubu Raya dan kawasan Bundaran Digulis, Pontianak. Kehadiran posko ini menjadi bukti bahwa mahasiswa mencoba mengisi kekosongan yang mungkin belum sepenuhnya dijangkau oleh bantuan resmi pemerintah, sekaligus memberikan tekanan moral bahwa masyarakat sipil bergerak lebih cepat daripada birokrasi.

Pekerjaan Rumah Bersama: Mitigasi Jangka Panjang yang Tidak Boleh Ditunda

Insiden di Bandara Supadio ini seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Karhutla di Kalimantan Barat bukan lagi kejadian tahunan yang bisa dianggap biasa, melainkan ancaman sistemik yang merusak ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi penerus.

Pemerintah pusat dan daerah perlu segera duduk bersama menyusun strategi mitigasi jangka panjang yang komprehensif. Hal ini mencakup perbaikan sistem deteksi dini, penguatan kapasitas pemadam kebakaran daerah, hingga evaluasi total terhadap izin-izin konsesi yang selama ini rentan menjadi sumber api.

Di sisi lain, para pejabat publik juga dituntut untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan diplomasi dalam menghadapi kritik. Membentak suara rakyat yang sedang menderita akibat asap dan kebakaran hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Seperti yang diserukan oleh para mahasiswa, penanganan karhutla membutuhkan sinergi, ketegasan, dan hati yang empatik. Bukan sekadar protokol seremonial yang berakhir begitu pesawat kembali terbang meninggalkan kabut asap di Bandara Supadio.