Koordinator Lapangan FOMDA Kalbar, Syarif Falmu, menegaskan bahwa kedatangan pejabat tinggi negara harus bermuara pada solusi, bukan sekadar dokumentasi.

"Kita tidak ingin kehadiran dari menteri ini hanya menjadi kegiatan seremonial belaka," ujar Falmu dengan tegas. Ia menambahkan, jika kunjungan hanya membawa bantuan simbolis seperti air bersih atau alat-alat ringan, hal tersebut sebenarnya bisa langsung dibelanjakan di daerah. "Tidak harus menghabiskan anggaran negara hanya untuk perjalanan dinas ke Pontianak tanpa membawa terobosan kebijakan yang nyata," tambahnya.

Lebih jauh, Falmu menyoroti keterbatasan yang dihadapi di lapangan, mulai dari minimnya personel relawan, keterbatasan armada pemadam, hingga distribusi logistik yang sering kali tidak tepat sasaran. Mahasiswa juga menuntut adanya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu terhadap korporasi maupun pemilik izin konsesi lahan yang terbukti secara sengaja atau karena kelalaian melakukan pembakaran hutan.

Tanggapan Gubernur: Keselamatan Penerbangan adalah Prioritas

Menanggapi desakan yang bertubi-tubi, Ria Norsan berusaha memberikan penjelasan yang rasional. Ia menegaskan bahwa pembatalan pendaratan pesawat menteri murni disebabkan oleh aspek keselamatan penerbangan (flight safety).

"Kita sekarang masih berusaha semua. Menteri hari ini karena tidak bisa turun pesawat, bukan aslinya membatalkan," ujar Ria Norsan, sebagaimana dilansir dari TribunPontianak, Kamis (3/9/2026). Ia menekankan bahwa jarak pandang di atas landasan pacu saat itu benar-benar tidak memenuhi standar minimum yang dibutuhkan untuk pendaratan yang aman.

Meskipun demikian, jawaban teknis tersebut belum mampu meredakan gelombang tuntutan mahasiswa. Bagi para aktivis lingkungan dan mahasiswa, alasan teknis tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah untuk menunjukkan empati dan kepemimpinan yang kuat di tengah krisis.

Mahasiswa Tidak Hanya Berteriak, Tapi Juga Turun ke Lapangan