Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memberikan tanggapan terkait polemik siswa yang disuruh mengambil jatah Program Makan Bergizi Gratis di tengah libur kebakaran hutan dan lahan.

Ia menegaskan bahwa pihak lembaga tidak pernah memaksa agar distribusi makanan tersebut tetap berjalan di wilayah-wilayah yang sedang dilanda bencana karhutla.

Menurut keterangannya, situasi tersebut terjadi lantaran pengumuman libur sekolah disampaikan ketika dapur sudah terlanjur memasak serta menyiapkan seluruh bahan baku.

Oleh karena persiapan matang sudah dilakukan pada hari itu, makanan tersebut harus dimasak dan dibagikan agar tidak terbuang percuma sebelum aktivitas sekolah dihentikan.

Sudaryono memastikan bahwa pelaksanaan distribusi Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah selalu mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah daerah maupun provinsi.

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kewenangan penentuan libur sekolah tingkat SMA kepada gubernur, sementara tingkat SD dan SMP diserahkan kepada bupati atau wali kota.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan terus memperkuat pemantauan terpadu terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan yang memengaruhi aktivitas ekonomi serta konektivitas transportasi udara.

Pemantauan tersebut mencakup perkembangan titik panas, kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang secara berkala.

Informasi itu menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas operasi pengendalian sekaligus memberikan panduan informasi kepada masyarakat luas.

Kementerian Kehutanan memahami bahwa gangguan asap berpotensi memengaruhi mobilitas warga, kegiatan ekonomi, hingga faktor keselamatan penerbangan di wilayah terdampak.

Berdasarkan hasil pemantauan terakhir, kondisi kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah dengan sangat cepat.

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta berbagai dinamika atmosfer lain di lapangan.

Kementerian Kehutanan secara berkala menyampaikan perkembangan situasi secara terbuka melalui kanal resmi serta sistem pemantauan SiPongi.

Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan udara diimbau agar selalu mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan.