Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska menghadapi kritik tajam terkait tindakan politiknya yang dinilai melampaui batas kewenangan sebagai pejabat negara.

Ia melayangkan surat protes kepada Ketua Mahkamah Agung dan Dewan Umum Kehakiman, Isabel Perelló.

Protes tersebut dilayangkan karena hakim María Tardón melarang agen penyidik membagikan laporan kepolisian mengenai peristiwa di Ceuta.

Marlaska berpendapat bahwa situasi genting tersebut memerlukan pembagian informasi krusial dengan para atasan serta pihak yang bertanggung jawab secara politik.

Namun, para atasan politik termasuk dirinya berpotensi terseret dalam proses hukum jika hakim menemukan indikasi tindak pidana.

Penyelidikan itu berkaitan dengan masuknya imigran secara besar-besaran ke wilayah Ceuta pada akhir bulan Juli lalu.

Ketua CGPJ memberikan respons tegas dengan membela keputusan hakim Tardón dan mengingatkan posisi institusi peradilan.

Perelló menegaskan bahwa dewan kehakiman dilarang untuk menyetujui, menyensor, ataupun mengoreksi tindakan yudisial yang sedang berjalan.

Selain itu, kepolisian yudisial juga memiliki kewajiban mendasar untuk memberikan kerja sama penuh kepada berbagai organ peradilan.

Sebagai seorang hakim karier, Marlaska seharusnya memahami batasan hukum mendasar tersebut tanpa harus diingatkan kembali.

Tindakan melayangkan kritik terbuka terhadap sesama rekan hakim di hadapan ketua dewan kehakiman dinilai mengabaikan integritas moral profesi.

Sikap dan langkah politik tersebut memperlihatkan kepatuhan mutlak kepada pimpinan eksekutif yang mengabaikan prinsip dasar penegakan hukum.

Pejabat yang berlatar belakang sebagai aparatur peradilan seharusnya menjaga independensi lembaganya alih-alih mendahulukan kepentingan politik praktis.