Sebagian pengetahuan itu sudah hidup dalam aturan adat dan ritual sehari-hari. Masyarakat adat terbukti memiliki pemahaman mendalam tentang cara menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Namun, ada persoalan krusial yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kearifan lokal semata. Kepastian hukum menjadi tantangan tersendiri bagi kelangsungan wilayah adat.

Kemampuan masyarakat adat dalam menjaga hutan belum selalu berjalan beriringan dengan perlindungan wilayah. Data Badan Registrasi Wilayah Adat mencatat sekitar 30,1 juta hektare wilayah adat telah terdata.

Meskipun demikian, masih banyak wilayah adat yang menghadapi persoalan pengakuan legalitas formal. Situasi ini menghadirkan sebuah ironi tersendiri bagi masyarakat.

Masyarakat diminta menjaga hutan, tetapi wilayah yang mereka lindungi belum tentu memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Padahal, perlindungan itu penting agar praktik pelestarian dapat terus berlangsung.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kapuas Hulu, Bang Tomo, menegaskan komitmennya. Ia bertekad untuk terus mempertahankan ruang hidup masyarakat adat.