Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli melayangkan kritik tajam terhadap mekanisme sistem desil di Indonesia.

Ia menilai persoalan tersebut tidak berhenti pada kesalahan klasifikasi status kesejahteraan masyarakat saja.

Masyarakat yang tiba-tiba tercatat menjadi lebih mampu harus menghadapi prosedur sanggahan yang dinilai sangat berbelit-belit.

Kelompok masyarakat kecil lantas dipaksa untuk membuktikan kembali status kemiskinan mereka secara administratif.

Kondisi ini menempatkan warga miskin dalam posisi yang semakin sulit di tengah keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi.

Guntur mengibaratkan situasi tersebut seolah-olah pengakuan atas kemiskinan membutuhkan izin birokrasi yang rumit.

Dampak dari kesalahan data ini langsung memengaruhi akses keluarga terhadap program bantuan sosial dan pendidikan.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dilaporkan terancam kehilangan bantuan kuliah akibat kenaikan desil ekonomi keluarga.

Anak-anak dari kalangan petani, buruh, serta pekerja informal menjadi pihak yang paling berisiko terdampak.

Mereka kehilangan bantuan pendidikan bukan karena kondisi ekonomi keluarga yang membaik secara nyata.

Perubahan status tersebut terjadi karena pengaruh sistem Proximentes atau PMT di dalam pendataan.

Guntur lantas mempertanyakan tingkat akurasi algoritma sistem yang gagal membaca kondisi riwayat ekonomi warga.

Kasus dosen honorer yang keliru dinilai sebagai orang kaya menjadi contoh nyata kelemahan data tersebut.

Penilaian kesejahteraan seharusnya tidak hanya bertumpu pada kategori profesi atau data administratif semata.

Faktor pendapatan, jumlah tanggungan, utang, serta beban hidup harian wajib diperhitungkan secara utuh.

Sistem desil seharusnya berfungsi memberikan perlindungan kepada warga yang lemah secara ekonomi.

Mekanisme sanggahan yang ada semestinya tidak malah merampas hak hidup dasar dari rakyat kecil.