Kebijakan penyediaan fasilitas bagi organisasi nonpemerintah di Ceuta menuai sorotan publik.

Kementerian Inklusi dan Jaminan Sosial menempatkan perwakilan dari organisasi Accem di dalam gedung kantor Institut Sosial Kelautan.

Organisasi tersebut dikenal publik bergerak di bidang perlindungan kelompok rentan serta pencari suaka.

Namun penempatan fasilitas tersebut memicu perbandingan kontras dengan situasi para aparat penegak hukum.

Petugas kepolisian yang bertugas di wilayah tersebut harus melewatkan hari-hari mereka di dalam barak.

Kondisi tempat tinggal aparat keamanan dinilai jauh dari kata layak bagi wilayah sebuah negara maju.

Gedung Institut Sosial Kelautan sendiri sebenarnya dialokasikan untuk membantu para pekerja sektor kelautan.

Aktivitas harian staf organisasi sosial tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan para pekerja sektor kelautan.

Situasi ini dinilai memperlihatkan perbedaan perlakuan yang cukup mencolok dari pihak pemerintah pusat.

Di sisi lain, organisasi nonpemerintah tersebut tercatat menerima aliran dana besar dari pihak pemerintah.

Para personel keamanan telah bekerja secara intensif di kota otonom tersebut selama lebih dari satu bulan.

Fasilitas gedung milik negara tersebut menawarkan kenyamanan yang memadai bagi para anggota organisasi sosial yang bersangkutan.

Sebaliknya, para petugas kepolisian nasional yang bekerja keras justru harus bertahan hidup di ruang-ruang yang tidak memenuhi standar kelayakan.