Jagat media sosial dan dunia pendidikan di Jawa Barat kembali dihebohkan oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seorang pria berinisial A, yang mengaku sebagai wartawan dari sebuah media lokal, resmi dilaporkan ke kepolisian akibat dugaan tindak intimidasi dan pemerasan di lingkungan SDN Sukaraja 2, Kabupaten Sukabumi. Insiden yang terjadi pada awal September 2026 ini tidak hanya meresahkan warga sekolah, tetapi juga memicu kecaman keras dari berbagai kalangan, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Awal Mula Kedatangan dan Tuntutan Uang Langganan Kronologi peristiwa bermula ketika pria berinisial A tersebut mendatangi SDN Sukaraja 2 dengan tujuan menagih pembayaran uang langganan media bulanan senilai Rp100.000 untuk periode September. Permintaan ini sejatinya merupakan hal yang lumrah dalam relasi media dan institusi, namun menjadi bermasalah ketika cara penyampaian dan penagihannya dilakukan dengan nada yang mengintimidasi.

Kendala Dana BOS Jadi Alasan Penolakan Kepala SDN Sukaraja 2, Siti Julaeha, membenarkan adanya kunjungan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pihak sekolah belum dapat memenuhi permintaan pembayaran itu. Keterlambatan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi tumpuan utama keuangan sekolah belum cair pada saat kejadian. Kondisi ini membuat sekolah dalam posisi yang serba sulit untuk memenuhi tuntutan administrasi mendadak.

Situasi Memanas dan Keberanian Guru Merekam Kejadian Alih-alik memahami keterbatasan finansial yang dihadapi oleh pihak sekolah, oknum berinisial A justru menunjukkan sikap yang tidak profesional dan emosional. Situasi di lingkungan sekolah mendadak memanas ketika ia mulai melontarkan kata-kata intimidasi setelah penolakan halus disampaikan oleh manajemen sekolah.

Melihat suasana yang semakin tidak kondusif dan berpotensi mengancam kenyamanan proses belajar mengajar, seorang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SDN Sukaraja 2, Hendriani, mengambil inisiatif berani. Ia merekam kejadian tersebut menggunakan telepon seluler pribadinya. Langkah dokumentasi ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi dan untuk mengamankan bukti otentik atas perilaku yang dinilai melanggar norma.