Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi perbincangan hangat di tengah publik nasional.

Mahfud MD secara terbuka mengungkapkan adanya perbedaan sudut pandang antara dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Perbedaan tersebut tidak menyangkut penolakan terhadap substansi aturan hukum itu sendiri.

Megawati pada prinsipnya menyetujui pentingnya kehadiran regulasi perampasan aset di Indonesia.

Namun, ia menyimpan kekhawatiran mendalam terkait potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Menurut cerita Mahfud, Megawati cemas kewenangan besar tersebut justru dijadikan alat pemerasan oleh oknum polisi dan jaksa.

Oleh karena itu, Megawati berpandangan bahwa institusi kepolisian dan kejaksaan harus dibersihkan terlebih dahulu.

Langkah pembenahan aparat dianggap krusial agar aturan baru tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Di sisi lain, Mahfud MD memiliki pandangan yang berbeda dalam merespons kekhawatiran tersebut.

Ia menilai proses pembenahan internal institusi penegak hukum tidak perlu dijadikan alasan untuk menunda pengesahan undang-undang.

Bagi Mahfud, menunggu aparat bersih sepenuhnya sebelum aturan disahkan dinilai tidak realistis.

Ia berpendapat bahwa reformasi aparat dan pengesahan regulasi harus berjalan secara beriringan.

Kedua agenda penting itu semestinya dikerjakan secara simultan tanpa harus saling menunggu.

Aturan pelaksanaan bagi polisi dan jaksa yang bersih sebenarnya sudah tersedia dalam regulasi yang ada.

Perdebatan di antara keduanya kini berpusat pada strategi dan urutan langkah penerapan kebijakan.