Feds in San Diego Seize Domains untuk Blokir Aksi Peretasan Tiongkok
Aparat penegak hukum federal bertindak tegas menyita infrastruktur inti yang dilaporkan dipakai oleh platform siber disponsori negara Tiongkok.
Kampanye peretasan tersebut diketahui telah menargetkan berbagai entitas pemerintah Amerika Serikat yang penting sejak tahun 2018 silam.
Penyelidik mengungkapkan bahwa target serangan siber ini sangat bervariasi mulai dari NASA hingga institusi penting seperti Federal Reserve.
Operasi Domain Seizures oleh DOJ dan FBI
Departemen Kehakiman AS bersama FBI mengumumkan penyitaan domain sah yang menyasar platform QScan serta QTRouter secara resmi pekan lalu.
Investigasi mendalam menunjukkan kedua platform berbahaya tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kelompok siber asal Tiongkok bernama QTFY.
Pejabat yang mengumumkan operasi ini termasuk Jaksa AS Adam Gordon dari Distrik Selatan California serta Mark Remily dari FBI San Diego.
Otoritas keamanan mencatat bahwa QTFY bekerja melalui Nanjing Xinjiuwei Network Technology Co. untuk memasok layanan peretasan.
Layanan itu disediakan khusus untuk mendukung kepentingan intelijen serta divisi militer yang ada di bawah kendali Tiongkok.
Deretan target serangan mencakup NASA, Federal Reserve, Departemen Energi, Departemen Kehakiman, Departemen Kesehatan, hingga Senat AS.
Dokumen pengadilan merinci bagaimana platform ini menginfeksi ribuan perangkat global guna membangun jaringan pengaburan jejak asal serangan.
Agen federal berhasil menetralisir kedua perangkat lunak jahat tersebut dengan menyita domain domain penting yang esensial.
Jaksa Agung AS Todd Blanche menegaskan bahwa langkah tegas ini mengirimkan pesan keras kepada seluruh peretas di seluruh dunia.
Pihaknya memastikan peretas disponsori negara yang mengincar infrastruktur kritis Amerika akan dihentikan serta diadili secara hukum.
Mark Remily menambahkan bahwa FBI akan terus konsisten melawan aktor siber antarnegara yang mengancam kedaulatan Amerika Serikat.
Dukungan atas tindakan hukum ini turut datang dari berbagai kalangan pengamat hukum serta lembaga riset kebijakan nasional.
Langkah penindakan tersebut dinilai sebagai penerapan aturan hukum yang tepat dalam merespons ancaman siber yang disponsori negara.
Update Terbaru
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB






