Aparat penegak hukum federal bertindak tegas menyita infrastruktur inti yang dilaporkan dipakai oleh platform siber disponsori negara Tiongkok.

Kampanye peretasan tersebut diketahui telah menargetkan berbagai entitas pemerintah Amerika Serikat yang penting sejak tahun 2018 silam.

Penyelidik mengungkapkan bahwa target serangan siber ini sangat bervariasi mulai dari NASA hingga institusi penting seperti Federal Reserve.

Operasi Domain Seizures oleh DOJ dan FBI

Departemen Kehakiman AS bersama FBI mengumumkan penyitaan domain sah yang menyasar platform QScan serta QTRouter secara resmi pekan lalu.

Investigasi mendalam menunjukkan kedua platform berbahaya tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kelompok siber asal Tiongkok bernama QTFY.

Pejabat yang mengumumkan operasi ini termasuk Jaksa AS Adam Gordon dari Distrik Selatan California serta Mark Remily dari FBI San Diego.

Otoritas keamanan mencatat bahwa QTFY bekerja melalui Nanjing Xinjiuwei Network Technology Co. untuk memasok layanan peretasan.

Layanan itu disediakan khusus untuk mendukung kepentingan intelijen serta divisi militer yang ada di bawah kendali Tiongkok.

Deretan target serangan mencakup NASA, Federal Reserve, Departemen Energi, Departemen Kehakiman, Departemen Kesehatan, hingga Senat AS.

Dokumen pengadilan merinci bagaimana platform ini menginfeksi ribuan perangkat global guna membangun jaringan pengaburan jejak asal serangan.

Agen federal berhasil menetralisir kedua perangkat lunak jahat tersebut dengan menyita domain domain penting yang esensial.

Jaksa Agung AS Todd Blanche menegaskan bahwa langkah tegas ini mengirimkan pesan keras kepada seluruh peretas di seluruh dunia.

Pihaknya memastikan peretas disponsori negara yang mengincar infrastruktur kritis Amerika akan dihentikan serta diadili secara hukum.

Mark Remily menambahkan bahwa FBI akan terus konsisten melawan aktor siber antarnegara yang mengancam kedaulatan Amerika Serikat.

Dukungan atas tindakan hukum ini turut datang dari berbagai kalangan pengamat hukum serta lembaga riset kebijakan nasional.

Langkah penindakan tersebut dinilai sebagai penerapan aturan hukum yang tepat dalam merespons ancaman siber yang disponsori negara.