Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan penjelasan resmi mengenai video kasus Pejompongan yang sempat menjadi sorotan publik di ruang digital.

Pemerintah secara tegas menyatakan tidak pernah meminta penghapusan atau tindakan takedown terhadap video yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyatakan bahwa video-video tersebut masih bisa ditemukan dan dilihat oleh masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat pada tanggal 1 September 2026.

Kondisi tersebut sekaligus membuktikan bahwa tidak ada upaya dari pihak pemerintah untuk menghilangkan informasi atau mengaburkan bukti peristiwa.

Lalu, apa alasan utama sebuah konten bisa lenyap dari media sosial jika pemerintah tidak pernah memberikan instruksi penghapusan?

Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Syafriansyah Rosadi, memberikan penjelasan teknis mengenai hal tersebut.

Proses takedown secara teknis merupakan kapabilitas penuh dari Penyelenggara Sistem Elektronik atau platform yang bersangkutan.

Setiap platform digital memiliki pedoman komunitas tersendiri yang mengatur standar sebuah konten apakah layak tayang atau harus diturunkan.

Aturan internal tersebut menjadi dasar bagi sistem moderasi dalam menentukan batasan penayangan jutaan unggahan yang masuk.

Konten yang dinilai melanggar ketentuan layanan, termasuk materi yang mengandung unsur kekerasan, ditangani langsung oleh sistem platform.