Peristiwa masuknya puluhan ribu orang ke wilayah Ceuta pada akhir bulan Juli lalu memunculkan sorotan baru dari aparat penegak hukum.

Sejumlah pihak mencatat bahwa sebagian orang yang datang bukan merupakan pencari suaka yang murni menghindari kemiskinan.

Kepolisian Nasional telah mendapati sekitar seratus warga Marokko yang ternyata mempunyai catatan hukuman pidana di Spanyol.

Mereka sebelumnya sempat dikurangi masa hukumannya dengan syarat harus dideportasi ke negara asal serta dilarang masuk kembali selama beberapa tahun.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, kelompok yang memiliki latar belakang kriminal tersebut justru tidak kembali ke Marokko pada hari-hari pasca peristiwa perpindahan massal tersebut.

Sumber kepolisian menyebut bahwa mereka yang tertinggal merupakan pihak-pihak dengan profil terburuk.

Aturan yang berlaku semestinya mewajibkan pihak berwenang untuk memulangkan individu asing yang ditangkap lewat sarana transportasi tercepat dalam kurun waktu 72 jam.

Jika proses deportasi melewati batas waktu tersebut, petugas wajib meminta izin penahanan kepada hakim instruksi.

Kendati demikian, proses pemulangan tersebut tetap bergantung sepenuhnya pada pengakuan pihak Marokko terhadap status kewarganegaraan subjek yang bersangkutan.

Sebagian pengamat menilai angka seratus orang berlatar belakang kriminal ini bisa jadi jauh lebih besar.

Kondisi ini dikhawatirkan memicu potensi kerawanan baru di tengah situasi wilayah otonomi tersebut yang dinilai sudah berada di ambang batas ketahanan.

Minimnya proses identifikasi lengkap serta pengawasan yang longgar memperbesar kekhawatiran munculnya gangguan keamanan.