Pemerintah pusat menahan proses legislasi sebuah rancangan undang-undang di Kongres Deputasi. Inusiatif tersebut diajukan oleh Partai Popular untuk mengatasi kekosongan hukum.

Kekosongan aturan itu sebelumnya dikaitkan dengan peristiwa masuknya banyak pendatang tanpa izin di wilayah Ceuta. RUU tersebut telah didaftarkan sebelum kejadian masif tersebut berlangsung.

Kendala Anggaran dan Penundaan

Konstitusi memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menghentikan pembahasan legislatif yang berpotensi mengubah anggaran belanja. Batas akhir bagi kabinet untuk memberikan sikap jatuh pada awal Oktober mendatang.

Pihak oposisi melontarkan kritik keras terhadap sikap pemerintah yang dinilai sengaja mengulur waktu. Mereka menyebut kabinet gagal menghadirkan solusi cepat atas masalah perbatasan.

Mahkamah Agung sebelumnya mengeluarkan putusan terkait aturan penolakan di perbatasan maritim.

Keputusan tersebut menegaskan bahwa ketentuan yang ada saat ini belum mencakup pencegahan pendatang lewat jalur laut secara optimal.

Langkah Lanjutan di Parlemen

Juru bicara Partido Popular di Kongres menyatakan bahwa partainya akan kembali membawa persoalan penyelesaian masalah hukum penolakan di perbatasan laut melalui usulan non-legislatif dalam rapat pleno.

Langkah tersebut mendesak pemerintah untuk memperkuat unit-unit keimigrasian serta memberikan perhatian khusus bagi kawasan otonom tersebut di tingkat Uni Eropa.

Sejumlah usulan yang diajukan oleh kubu oposisi sebelumnya telah diadopsi oleh pemerintah setelah pihak eksekutif menetapkan situasi kepentingan keamanan nasional di wilayah perbatasan terkait.

Meskipun demikian, perdebatan mengenai perubahan aturan hukum secara menyeluruh masih mengalami jalan buntu di parlemen akibat belum adanya lampu hijau dari pihak berwenang.