Lima jilid pertama buku Sejarah Indonesia resmi dirilis ke publik setelah proyek penulisan ulang sejarah nasional sempat menuai polemik.

Pemerintah sebelumnya mendapat sorotan karena sejumlah pihak khawatir proyek tersebut menghasilkan tafsir tunggal mengenai perjalanan bangsa.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan buku itu disusun untuk memperbarui narasi sejarah nasional yang dinilai sudah lama tidak diremajakan.

Peluncuran lima jilid pertama dilakukan pada Senin setelah sebelumnya melalui proses peluncuran terbatas pada Desember 2025.

Proyek tersebut melibatkan 123 penulis, editor jilid, dan editor umum dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga independen.

Kritik dan Penolakan Publik

Perjalanan penyusunan buku tersebut tidak berlangsung mulus sejak rencana penulisan ulang sejarah nasional mencuat pada pertengahan 2025.

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia menolak proyek itu karena dinilai berpotensi merekayasa masa lalu.

Arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak menyoroti waktu pengerjaan yang dinilai terlalu singkat dan kurangnya ruang diskusi bagi sejarawan.

Penolakan juga datang dari DPR melalui anggota Komisi X Mercy Chriesty Barends yang meminta proyek dihentikan agar tidak membuka luka lama.

Politisi PKB Habib Syarief Muhammad turut meminta penundaan karena menilai proses pengerjaan penulisan ulang tersebut terkesan tertutup.

Penjelasan Pemerintah dan Rincian Jilid

Kementerian Kebudayaan menegaskan pemerintah tidak menentukan substansi dan hanya menyediakan fasilitas bagi para akademisi.

Substansi, metodologi, dan narasi sepenuhnya diserahkan kepada tim penulis independen demi menjaga objektivitas serta kebebasan akademik.

Lima jilid pertama yang dirilis merangkum perjalanan bangsa dari masa prasejarah hingga terbentuknya masyarakat dan negara kolonial.

Jilid pertama membahas Akar Peradaban Nusantara, sementara jilid selanjutnya mengulas jaringan global hingga interaksi awal dengan kekuatan barat.

Lima jilid berikutnya akan melanjutkan sejarah hingga era Reformasi mencakup pergerakan kebangsaan sampai konsolidasi demokrasi.