Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini sedang merumuskan kebijakan khusus bagi pelajar untuk menekan angka kenakalan remaja di wilayahnya.

Kebijakan tersebut berupa surat kontrak resmi agar para pelajar tidak terlibat dalam tindak kejahatan jalanan yang sering disebut sebagai klitih.

Bupati Sleman Harda Kiswaya menyatakan bahwa draf redaksi surat perjanjian itu sedang dikoordinasikan secara intensif bersama pihak kepolisian serta pemerintah provinsi.

Selain persoalan klitih, surat kontrak ini juga memuat klausul tegas agar siswa tidak ikut serta dalam aksi tawuran antar-pelajar.

Perumusan kebijakan ini didasari oleh tingginya laporan kasus kejahatan jalanan serta aduan mengenai kelompok pelajar yang gemar tawuran.

Harda juga menyoroti adanya orang tua yang kerap membela anak mereka ketika kedapatan terlibat dalam aksi kekerasan kelompok.

Oleh karena itu, dokumen perjanjian tersebut nantinya wajib diketahui dan ditandatangani langsung oleh orang tua atau wali murid.

Penerapan aturan ini direncanakan mencakup jenjang pendidikan tingkat SMP hingga SMA sehingga memerlukan koordinasi bersama Pemda DIY.

Di dalam surat kontrak itu juga dicantumkan sanksi berat berupa dikeluarkannya siswa dari sekolah apabila terbukti melanggar komitmen.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Mustadi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk turunan dari regulasi daerah.

Aturan yang dimaksud adalah Instruksi Bupati Sleman Nomor: 400.2.4.1/0099/2026 tentang Pencegahan Kenakalan Remaja, Kekerasan, Dan Paham Radikalisme.

Regulasi tersebut telah diterbitkan sejak tanggal 13 Agustus 2026 dan kini masif disosialisasikan kepada pihak sekolah.

Meski demikian, pihak dinas pendidikan menegaskan bahwa penerapan sanksi tetap harus melalui mekanisme peninjauan yang objektif.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah melakukan mitigasi agar anak-anak tidak melakukan tindakan kekerasan yang merugikan.