Mahkamah Agung secara resmi memasukkan Kementerian Kepresidenan yang dipimpin Félix Bolaños serta Institut Statistik Nasional atau INE sebagai pihak tergugat.

Langkah hukum ini diambil dalam litigasi terbuka yang diajukan oleh partai Iustitia Europa terkait dampak elektoral dari penerapan Ley de Nietos.

Perluasan front yudisial ini terjadi setelah adanya pengajuan permohonan dari asosiasi tertentu serta masuknya gugatan susulan yang ditangani Sala Tercera.

Mahkamah Agung mewajibkan Junta Electoral Central untuk menyerahkan berkas administrasi lengkap dalam kurun waktu maksimum lima hari.

Proses Hukum dan Permintaan Sidang Sengketa

Iustitia Europa dijadwalkan mempertahankan argumen penangguhan sementaranya pada tanggal 7 September pukul 10.00 waktu setempat dalam sidang publik.

Perselisihan ini berakar dari tanggal 29 Juni 2026 ketika partai tersebut mengajukan permohonan mendesak atas masuknya pemilih baru di CERA.

Para pemilih baru tersebut tercatat masuk sebagai konsekuensi dari pengurusan dokumen kewarganegaraan berdasarkan ketentuan Ley 20/2022.

Pihak pemohon terus mempertanyakan mekanisme validasi identitas serta kriteria penentuan wilayah provinsi bagi para warga negara baru tersebut.

Di Spanyol sendiri, pembagian kursi legislatif diorganisasikan secara ketat berdasarkan daerah pemilihan atau circunscripciones provinciales.

Perwakilan Iustitia Europa, Luis María Pardo, menegaskan bahwa censo pemilu tidak boleh dibiarkan berfungsi layaknya sebuah kotak hitam.

Partai politik tersebut tercatat menjadi pihak pertama yang mengajukan impugnasi terhadap Acuerdo 204/2026 dari Junta Electoral Central.

Sección Cuarta membenarkan pelaksanaan sidang lisan dengan mempertimbangkan signifikansi serta cakupan dari isu-isu yuridis yang dipermasalahkan.

Melalui keterlibatan Abogacía del Estado, kini terdapat tiga pihak tergugat utama yang harus menghadapi gugatan dari partai Iustitia Europa.

Pihak penggugat mendesak transparansi penuh mengenai rantai administratif yang mengantarkan seorang pemilih baru terdaftar secara resmi.

Hal tersebut mencakup prosedur pendaftaran konsuler, akses menuju PERE hingga CERA, serta penentuan wilayah kotamadya dan daerah pemilihan.

Perdebatan hukum ini kini telah bergeser dari sekadar wacana keberadaan dampak elektoral menuju pembuktian data faktual di persidangan.

Mahkamah Agung bertindak sebagai arbiter yang harus memutuskan apakah sistem censo pemilu yang berlaku saat ini mampu menjelaskan dirinya sendiri.