Perkara hukum yang menyeret mantan petinggi Bukalapak kembali mengalami perkembangan signifikan di pengadilan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk memperberat hukuman Ibrahim Arief alias Ibam.

Vonis penjara yang sebelumnya dijatuhkan selama empat tahun kini resmi bertambah menjadi lima tahun penjara.

Keputusan banding tersebut dibacakan oleh Hakim Catur Irianto pada tanggal 31 Agustus 2026.

Rincian Denda dan Kewajiban Uang Pengganti

Selain penambahan masa kurungan, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500 juta.

Denda tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ibam juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Jumlah kewajiban uang pengganti ini mengalami pengurangan jika dibandingkan dengan vonis tingkat pertama yang mencapai Rp 16,9 miliar.

Apabila uang pengganti tidak dilunasi dalam batas waktu yang ditentukan, jaksa berhak menyita dan melelang harta benda miliknya.

Jika aset yang disita tetap tidak mencukupi, ia harus menjalani tambahan hukuman penjara selama empat tahun.

Pengadilan juga mengatur bahwa pembayaran sebagian uang pengganti akan diperhitungkan untuk mengurangi durasi pidana tambahan tersebut.

Latar Belakang dan Perbedaan Pendapat Hakim

Kasus pengadaan perangkat teknologi ini sebelumnya sempat mencuri perhatian luas dari publik.

Proyek pengadaan laptop Chromebook tersebut berlangsung pada masa jabatan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan.

Pada proses persidangan tingkat pertama, sempat muncul dissenting opinion dari dua orang hakim.

Kedua hakim tersebut berpendapat bahwa jaksa belum berhasil membuktikan adanya niat jahat maupun keterlibatan langsung terdakwa.

Selain itu, mereka menilai tidak ada bukti upaya melobi atau keuntungan tidak sah yang diperoleh Ibrahim Arief.

Namun, permohonan banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum akhirnya diterima oleh pengadilan tinggi.

Putusan banding tersebut sekaligus mengubah sebagian amar putusan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sebelumnya.