Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan ada 19 perusahaan di Sumatra dan Kalimantan yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.

Belasan korporasi tersebut diduga memicu kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi di wilayah Indonesia.

Deputi Penegakan Hukum KLH Irjen Pol Rizal Irawan menyampaikan bahwa sebagian besar perusahaan itu berada di Pulau Kalimantan.

Secara keseluruhan, 19 perusahaan tersebut tersebar di berbagai provinsi dengan total area terbakar mencapai sekitar 11.046,69 hektare.

Dari total tersebut, sebanyak 12 perusahaan terduga biang karhutla berlokasi di Kalimantan, sementara sisanya berada di Sumatra.

Rincian wilayah menunjukkan tujuh perusahaan berada di Kalimantan Barat dengan total area terbakar mencapai 2.260,08 hektare.

Di Kalimantan Selatan, tercatat ada tiga perusahaan dengan total area terbakar mencapai 6.595,15 hektare.

Selain itu, dua perusahaan berada di Kalimantan Tengah dengan total area lahan yang terbakar seluas 99,40 hektare.

Sementara itu, empat perusahaan terdeteksi berada di Sumatera Selatan dengan total area terbakar seluas 772,72 hektare.

Di Provinsi Lampung, terdapat satu perusahaan dengan area terbakar seluas 202,73 hektare.

Provinsi Riau juga mencatat satu perusahaan yang memiliki area terbakar sekitar 7,10 hektare.

Pemerintah memastikan bakal menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Penegakan hukum terhadap kasus karhutla dijalankan melalui tiga jalur penindakan resmi.

Tiga jalur tersebut meliputi sanksi administratif, sengketa lingkungan hidup atau gugatan perdata, serta jalur pidana.

Perkara pidana nantinya akan ditangani langsung oleh penyidik dari Polri di berbagai tingkatan.

Penyidikan tersebut melibatkan satuan kerja mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga tingkat Mabes Polri.

Catatan periode 2023 sampai 2025 menunjukkan ada 32 perkara yang belum selesai ditangani.

Puluhan perkara tersebut menyimpan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar Rp5,30 triliun.