Rencana pembongkaran sejumlah menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Badung berpotensi berdampak langsung terhadap kualitas layanan seluler dan internet masyarakat.

Apabila langkah tersebut dieksekusi tanpa menyiapkan infrastruktur pengganti yang memadai, warga terancam menghadapi penurunan kualitas komunikasi secara masif.

Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, memberikan peringatan serius mengenai potensi buruk tersebut.

Pengurangan jumlah site telekomunikasi di lapangan secara otomatis akan meningkatkan beban kerja pada menara-menara lain yang masih beroperasi.

Kondisi operasional seperti ini berpotensi besar mengganggu kestabilan layanan jaringan internet generasi keempat dan kelima yang diandalkan masyarakat sehari-hari.

Warga Kabupaten Badung diprediksi menjadi pihak yang paling merasakan dampak langsung apabila pembongkaran terjadi tanpa ada fasilitas pengganti.

Risiko gangguan komunikasi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan jika infrastruktur yang dibongkar merupakan kategori critical site.

Dampak lanjutan yang mengintai meliputi penurunan kecepatan transfer data, kegagalan panggilan telepon, hingga kemunculan titik-titik blank spot.

Hilangnya satu bangunan menara telekomunikasi tidak sekadar mengurangi jumlah fisik bangunan di suatu kawasan tertentu.

Setiap menara memegang peran krusial dalam menopang cakupan wilayah serta kapasitas layanan seluler secara menyeluruh.

Tanpa adanya penataan ulang jaringan serta kesiapan infrastruktur pengganti yang matang, kualitas layanan publik pasti akan terganggu.

Aspek kepentingan publik harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap proses eksekusi kebijakan pembongkaran infrastruktur.

Operator seluler kedepan mungkin harus menanggung biaya penataan ulang jaringan serta pembangunan site baru di lokasi lain.

Polemik potensi pembongkaran menara ini bermula dari proses hukum yang berjalan di tingkat peradilan tinggi.

Pengadilan Tinggi Bali sebelumnya telah mengabulkan permohonan banding dalam perkara sengketa kerja sama penyediaan infrastruktur.

Perkara hukum antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk tersebut diputus secara resmi pada tanggal 20 Agustus 2026.