Hakim federal menyatakan bahwa keputusan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon melabeli Anthropic sebagai risiko rantai pasokan merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Pihak pengadilan mendesak supaya penetapan kontroversial tersebut dicabut paling lambat pada Kamis malam.

Menurut Hakim Rita Lin, tindakan yang diambil oleh Pentagon terhadap Anthropic ini merupakan bentuk pembalasan dendam yang mengekang kebebasan berpendapat.

Meski militer bebas memilih pihak yang ingin diajak kerja sama, langkah tersebut dinilai tetap bertentangan dengan Amandemen Pertama.

Pasalnya, Pentagon langsung memberikan cap risiko rantai pasokan tanpa memberikan peringatan atau proses yang adil kepada Anthropic.

Hal ini dinilai melanggar Amandemen Kelima yang mewajibkan pemerintah memberikan proses hukum yang layak sebelum merampas hak seseorang atau perusahaan.

Perselisihan bermula ketika Anthropic menolak menonaktifkan fitur keamanan pada layanan kecerdasan buatan Claude buatan mereka.

Sistem tersebut dirancang supaya militer tidak bisa menggunakannya untuk membuat senjata otomatis atau melakukan pengintaian massal.

Anthropic menilai layanan Claude belum cukup aman untuk menjalankan tugas berat seperti kebutuhan militer tersebut.

Merespons situasi ini, Menteri Pertahanan AS Pete Hegsh menyatakan pemerintah tidak mau diatur oleh perusahaan swasta terkait penggunaan teknologi.

Pada bulan Februari lalu, Pentagon mengambil langkah ekstrem dengan melarang seluruh bagian militer dan rekan kerjanya menggunakan produk Anthropic.

Mereka juga secara sepihak langsung memberikan label risiko rantai pasokan kepada perusahaan pengembang kecerdasan buatan tersebut.

Hukuman seberat itu biasanya hanya diberikan kepada perusahaan yang mempunyai hubungan erat dengan musuh negara.