49 Tersangka Kerusuhan Demo DPR: Polda Metro Jaya Pastikan Proses Hukum Transparan dan Terukur
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) akhirnya merilis data final terkait penanganan kasus kerusuhan yang mewarnai aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026). Setelah melalui proses pemeriksaan intensif dan verifikasi ketat terhadap ratusan orang yang diamankan, polisi menetapkan total 49 orang sebagai tersangka.
Angka ini merupakan hasil saringan dari 322 orang yang awalnya diamankan di lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada warga negara yang diproses hukum tanpa bukti yang cukup.
"Kami ingin memastikan bahwa penegakan hukum berjalan objektif. Dari 322 orang yang diamankan, 273 orang telah dipulangkan setelah hasil verifikasi menunjukkan mereka tidak terlibat dalam tindakan pidana kerusuhan. Sisanya, 49 orang, kini berstatus tersangka dengan bukti permulaan yang cukup," ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Rincian Tersangka: Dewasa dan Anak Berhadapan dengan Hukum
Dari total 49 tersangka tersebut, polisi membagi penanganan kasus berdasarkan kategori usia dan jenis pelanggaran. Sebanyak 44 tersangka merupakan orang dewasa yang kini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Mereka dijerat dengan pasal-pasal terkait perusakan fasilitas umum, penganiayaan, dan tindakan anarkis lainnya.
Sementara itu, lima tersangka lainnya berstatus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penanganan terhadap kelompok usia ini dilakukan secara khusus oleh Direktorat Reserse Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan pendekatan yang mengedepankan prinsip perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
"Kami memisahkan penanganan kasus anak dari dewasa. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat rehabilitatif dan edukatif, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku," tambah Budi.
Update Terbaru
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Sanksi Perusahaan yang Mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Pergerakan Rupiah Menguat Pagi Ini Ikuti Tren Mata Uang Asia
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia U-17 2027 usai Bantai Afghanistan 4-0
Rabu / 18-11-2026, 10:59 WIB
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB






