Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menghadirkan sistem inovatif bernama Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience.

Sistem tersebut berfungsi sebagai pendukung keputusan untuk mengintegrasikan pemodelan risiko bencana serta estimasi dampaknya terhadap perekonomian lokal.

Inisiatif ini dikembangkan bersama Institut Teknologi Bandung dan United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

Peluncuran resmi berlangsung dalam acara khusus di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK, pada hari Senin.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menjelaskan bahwa bencana mampu memberikan tekanan besar terhadap kondisi fiskal daerah dari dua sisi.

Tekanan tersebut muncul melalui potensi penurunan penerimaan daerah di saat kebutuhan belanja penanganan dan pemulihan justru harus meningkat.

Pengelolaan risiko bencana dinilai tidak boleh lagi hanya mengandalkan penanganan sesudah kejadian melainkan perencanaan sebelum bencana terjadi.

Aplikasi ARISE dirancang untuk menyediakan informasi komprehensif mengenai ancaman, tingkat paparan, kerentanan, hingga potensi kerugian ekonomi.

Melalui data tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun mitigasi yang lebih matang serta merancang strategi pengalihan risiko.

Bagi pemerintah pusat, sistem ini menjadi landasan kebijakan berbasis data dalam menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah.

Provinsi Bali menjadi wilayah uji coba pertama untuk penerapan awal sistem pemodelan risiko tersebut.

Perluasan penggunaan sistem ini direncanakan berlanjut ke wilayah Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

Target jangka panjangnya adalah menerapkan sistem ini di seluruh provinsi di Indonesia secara menyeluruh.