Keterlambatan dalam mengakui situasi darurat krisis migrasi di Ceuta sempat menempatkan kucuran dana bantuan dari Uni Eropa pada posisi rawan.

Pemerintah tidak segera mengaktifkan mekanisme yang ditawarkan oleh pihak Komisi Eropa pasca kedatangan gelombang besar pendatang dari wilayah Marroko.

Proses pengajuan resmi baru diajukan dua puluh hari kemudian setelah masa liburan selesai di tengah kekhawatiran dari pihak Brussels terkait keabsahan bantuan.

Pihak komunitas sempat mengkhawatirkan adanya potensi protes dari negara anggota lain yang menilai permohonan tersebut terlambat diajukan.

Situasi ini memicu desakan agar pemerintah segera mendeklarasikan kepentingan keamanan nasional guna memenuhi regulasi bantuan finansial yang berlaku.

Permintaan resmi dan agenda dewan keamanan nasional akhirnya diumumkan bersamaan pada akhir bulan Agustus untuk memperkuat dasar kedaruratan.

Potensi hambatan juga disorot dari hubungan diplomatik yang sempat memanas dengan Italia terkait kebijakan pengawasan dan kontrol perbatasan.

Dinamika Hubungan Diplomatik dan Pengawasan Perbatasan

Regulasi yang mengatur mengenai Fondo de Asilo, Migración e Integración atau FAMI secara spesifik menetapkan bahwa bantuan finansial diberikan guna mengatasi kebutuhan mendesak akibat situasi migrasi yang luar biasa.

Komisi Eropa mencatat adanya tuntutan mendesak bagi pusat penerimaan serta prosedur pengelolaan suaka di wilayah terkait saat krisis berlangsung.

Namun, pihak pemerintah sempat menyebutkan bahwa sebagian besar pendatang telah meninggalkan kota otonomi tersebut ketika penanganan berjalan.

Para pejabat terkait bahkan sempat menyoroti penyelesaian krisis tersebut melalui platform digital di tengah masa liburan panjang yang dihabiskan di wilayah kepulauan.

Kekhawatiran utama dari Brussels bersumber pada potensi keberatan dari negara anggota lain yang dapat mempersoalkan keabsahan kucuran dana jika situasi darurat dinilai telah berakhir.

Negara tetangga seperti Italia disebut berpotensi menjadi hambatan dalam proses persetujuan bantuan akibat ketegangan kebijakan pengawasan perbatasan.

Ketegangan diplomatik tersebut bermula dari langkah pembatasan dan penangguhan sebagian wilayah pergerakan bebas yang berdampak pada warga negara ketiga di perbatasan.

Pemerintah kemudian memperpanjang durasi kontrol perbatasan bagi penumpang yang tiba dari wilayah negara terkait menyusul dinamika kebijakan keamanan yang berlaku.