Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dapat dikoreksi secara terbuka.

Kebijakan tersebut merespons banyaknya keluhan dari warga yang merasa status desil mereka tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya di lapangan.

Pemerintah membuka ruang perbaikan bagi masyarakat yang mendapati kekeliruan atau ketidaktepatan sasaran dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan.

Masyarakat yang merasa keberatan dapat mengajukan pemutakhiran data melalui sejumlah saluran resmi yang sudah disiapkan oleh instansi terkait.

Saluran pengaduan tersebut mencakup layanan Command Center, nomor WhatsApp, hingga aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses publik.

Selain secara daring, warga juga diberikan opsi untuk mendatangi kantor kelurahan atau balai desa setempat.

Pembaruan data lewat operator desa ini ditujukan untuk mempermudah warga yang memerlukan koreksi status ekonomi mereka.

Penerapan sistem desil sendiri bertujuan untuk mempertajam sasaran dari berbagai program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah.

Tingkatan desil tersebut membagi masyarakat menjadi sepuluh kelompok berdasarkan kriteria kemampuan sosial ekonomi yang berbeda.

Kelompok desil 1 mencakup sepuluh persen masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang berada pada posisi paling bawah.

Klasifikasi ini terus berjenjang secara bertahap hingga mencapai kelompok masyarakat yang paling mampu di desil 10.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan proses pengintegrasian seluruh data kementerian dan lembaga di bawah Badan Pusat Statistik.

Langkah pemutakhiran data ini dinilai sangat krusial untuk memastikan setiap program bantuan benar-benar tepat sasaran.

Data yang akurat memungkinkan pemerintah mengalokasikan program bantuan berdasarkan tingkatan desil secara lebih terarah.

Program Keluarga Harapan difokuskan bagi kelompok desil 1 dan 2, sementara Bantuan Pangan Non Tunai dialokasikan hingga desil 4.

Validitas data desil juga menjadi sorotan penting menyusul wacana pembatasan akses bahan bakar minyak bersubsidi.