Pemerintahan koalisi kiri yang memimpin Consell de Mallorca selama delapan tahun menghadapi sorotan tajam terkait data perizinan pembangunan.

Koalisi yang melibatkan kaum sosialis, Més, dan Podemos ini tercatat memberikan izin pembangunan lebih dari 10.000 kolam renang privat.

Data tersebut mencakup rentang waktu antara tahun 2015 hingga 2024 di berbagai wilayah pulau tersebut.

Sekitar 30 persen dari total fasilitas kolam renang itu dibangun di atas lahan rústico.

Sementara itu, sisa 70 persen fasilitas lainnya didirikan di atas kawasan yang dikategorikan sebagai tanah perkotaan.

Di bawah kepemimpinan Catalina Cladera dari pihak PSOE, ritme pemberian izin mencapai rata-rata 1.166 kolam renang setiap tahunnya.

Angka tahunan tersebut menunjukkan adanya penambahan sekitar 23 instalasi kolam renang baru yang disetujui setiap minggunya.

Lonjakan pembangunan infrastruktur ini terkonsentrasi di sejumlah kota besar serta beberapa kawasan pesisir pulau.

Beberapa wilayah yang mencatat angka tertinggi meliputi Palma, Marratxí, Calvià, Llucmajor, Santanyí, Manacor, Campos, Felanitx, Alcúdia, dan Pollença.

Kawasan pesisir seperti Sa Ràpita, Santa Ponça, Cala Murada, Colònia de Sant Pere, dan Can Picafort juga mengalami fenomena serupa.

Di kota Palma, pembangunan kolam renang privat juga ditemukan di area seperti Son Vida dan kompleks Can Domenge.

Menanggapi situasi ini, kelompok pemerhati lingkungan Terraferida mendesak adanya pelarangan pembangunan kolam renang baru di pulau tersebut.

Organisasi itu meminta agar penggunaan tanah rústico dikhususkan secara eksklusif untuk sektor agraris, alam, atau rekreasi.

Mereka juga mengusulkan kewajiban penutupan kolam renang guna mencegah evaporasi air serta penerapan tarif progresif.

Perwakilan Terraferida, Mateu Vic, menyatakan bahwa kolam renang kerap dibangun lebih awal pada bangunan vila untuk mendongkrak nilai jual.

Studi terkait menyimpulkan bahwa kebijakan longgar tersebut berdampak langsung pada kenaikan harga tanah dan kesulitan akses hunian.