Partai Vox berencana membawa sebuah langkah politik baru ke Kongres Deputados guna menghadapi kebijakan pemerintahan.

Langkah tersebut berupa desakan pengaktifan Pasal 102 Konstitusi Spanyol agar Perdana Menteri Pedro Sánchez dapat diadili.

Sánchez dituduh melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terkait penanganan krisis di Ceuta.

Inisiatif ini tidak dapat berjalan sendiri karena membutuhkan dukungan kuota dari kubu oposisi lainnya.

Ketergantungan Suara Partai Popular di Parlemen

Santiago Abascal menyatakan bahwa partainya memerlukan dukungan dari Partido Popular untuk memenuhi ambang batas minimum.

Pihaknya membutuhkan sedikitnya 88 kursi deputi agar usulan tersebut bisa diajukan secara resmi ke parlemen.

Jika permohonan itu berhasil dilanjutkan, syarat pengesahan selanjutnya adalah raihan suara mayoritas mutlak.

Berdasarkan rujukan konstitusional tersebut, tidak ada pengampunan atau grasi yang berlaku jika keputusan ini lolos.

Abascal menyoroti sikap pemerintah yang dinilai terlalu lunak dan tidak memberikan kritik kepada Maroko.

Selain persoalan perbatasan, paket usulan ini juga mencakup tuntutan peninjauan ulang perjanjian internasional.

Vox meminta agar kerja sama preferensial antara Uni Eropa dan Maroko segera dihentikan dalam waktu dekat.

Tekanan politik juga diarahkan kepada Partido Popular agar memutuskan berbagai bentuk kerja sama di tingkat lokal.

Desakan Pemutusan Aliansi Politik Lokal dan Nasional

Partai pimpinan Santiago Abascal tersebut turut mendesak Partai Popular supaya mengakhiri segala bentuk aliansi dengan pihak-pihak terkait di wilayah Ceuta.

Selain itu, Abascal melontarkan kecaman keras terhadap jalannya pemerintahan yang dituding membawa dampak buruk bagi sektor pelayanan publik.

Pemerintah pusat juga diperingatkan agar tidak melakukan berbagai upaya manipulasi terhadap data pemilih menjelang pelaksanaan pemilihan umum berikutnya.